Jakarta Pusat Kembali Menjadi Titik Konsentrasi Aksi Publik Pada Rabu, 7 Januari 2026, dengan Tiga Kelompok Massa Menggelar Demonstrasi,
Jakarta Pusat Kembali Menjadi Titik Konsentrasi Aksi Publik Pada Rabu, 7 Januari 2026, dengan Tiga Kelompok Massa Menggelar Demonstrasi. Untuk memastikan keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 2.038 personel gabungan dari unsur kepolisian, TNI, dan instansi terkait.
Jakarta Pusat kembali menjadi titik konsentrasi penyampaian aspirasi publik pada Rabu, 7 Januari 2026. Tiga kelompok massa dari latar belakang berbeda menggelar demonstrasi di sejumlah lokasi strategis. Untuk memastikan keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 2.038 personel gabungan dari unsur kepolisian, TNI, dan instansi terkait.
Pengamanan di lakukan secara terpadu sejak pagi hari. Aparat di tempatkan di titik-titik krusial yang menjadi lokasi aksi maupun jalur perlintasan umum. Kepolisian menegaskan pendekatan persuasif dan humanis menjadi prioritas utama dalam mengawal jalannya demonstrasi.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Inspektur Satu Erlyn Sumantri, mengatakan bahwa seluruh personel telah di beri arahan agar mengedepankan dialog serta menghindari tindakan represif. “Pengamanan di fokuskan pada pencegahan gangguan kamtibmas dan perlindungan hak masyarakat lain yang tetap beraktivitas,” ujarnya.
Selain itu, kepolisian juga melakukan koordinasi lintas instansi untuk memastikan pengamanan berjalan efektif tanpa mengganggu aktivitas publik. Rekayasa lalu lintas di siapkan secara situasional di sekitar lokasi aksi guna mengantisipasi kepadatan kendaraan, sementara petugas pengurai massa di siagakan untuk merespons dinamika di lapangan secara cepat dan terukur.
Erlyn mengimbau seluruh peserta unjuk rasa agar menyampaikan aspirasi secara tertib dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia meminta para orator tidak menyampaikan narasi provokatif yang berpotensi memicu kericuhan. Kepolisian berharap kerja sama semua pihak dapat menjaga situasi tetap kondusif sehingga penyampaian pendapat dapat berlangsung aman, damai, dan menghormati kepentingan masyarakat luas.
Aksi Masyarakat Pembayaran Pajak di Kantor Badan Gizi Nasional
Aksi Masyarakat Pembayaran Pajak di Kantor Badan Gizi Nasional menjadi rangkaian pertama dari tiga unjuk rasa yang di gelar di wilayah Jakarta Pusat. Aparat kepolisian telah bersiaga di sekitar lokasi sejak pagi hari untuk memastikan jalannya aksi berlangsung aman serta tidak mengganggu aktivitas perkantoran dan masyarakat sekitar.
Demonstrasi pertama digelar oleh kelompok yang menamakan diri Masyarakat Pembayaran Pajak (MPP). Massa berkumpul di sekitar Kantor Badan Gizi Nasional. Dalam aksinya, peserta membawa sejumlah poster dan spanduk yang berisi tuntutan terkait transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik.
Sejak awal, aparat kepolisian melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi guna mencegah kepadatan kendaraan. Negosiator dari kepolisian juga di siagakan untuk berkomunikasi langsung dengan koordinator lapangan aksi.
Menurut pantauan di lapangan, aksi MPP berlangsung relatif tertib. Orasi di sampaikan secara bergantian tanpa di sertai tindakan yang mengganggu fasilitas umum. Aparat tampak membentuk barisan pengamanan terbuka, menjaga jarak aman dengan massa aksi.
Pihak kepolisian memastikan bahwa setiap aspirasi yang di sampaikan akan di fasilitasi sesuai dengan ketentuan hukum. “Kami hadir untuk mengamankan, bukan menghalangi penyampaian pendapat,” kata salah satu perwira pengendali di lokasi.
Aliansi Cipayung Plus Gelar Aksi di Kawasan Monas
Aliansi Cipayung Plus Gelar Aksi di Kawasan Monas sebagai bagian dari rangkaian demonstrasi yang berlangsung di Jakarta Pusat. Aparat kepolisian melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di sekitar Silang Selatan Monumen Nasional guna mengantisipasi kepadatan serta memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan tertib.
Demonstrasi kedua di gelar oleh Aliansi Cipayung Plus Jakarta Menggugat. Aliansi ini terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa eksternal, di antaranya GMKI, HMI, SEMMI, PMKRI, serta sejumlah elemen kepemudaan lainnya. Massa aksi memusatkan kegiatan di kawasan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas).
Isu yang di angkat dalam aksi ini beragam, mulai dari kritik kebijakan nasional hingga tuntutan perbaikan tata kelola pemerintahan. Massa mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui mimbar bebas dan selebaran tertulis.
Aparat kepolisian melakukan sterilisasi area sejak dini untuk mengantisipasi lonjakan massa. Sejumlah personel di tempatkan di pintu masuk kawasan Monas serta simpul-simpul jalan utama. Pengamanan di lakukan tanpa membawa senjata api, sebagai bentuk komitmen pendekatan humanis.
Erlyn Sumantri menegaskan bahwa kebebasan berekspresi di jamin undang-undang, namun harus di laksanakan dengan tanggung jawab. “Kami mengimbau agar orasi tidak bersifat provokatif dan tidak memicu tindakan anarkistis,” ujarnya.
Aksi Partai Buruh di Sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Aksi Partai Buruh di Sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi penutup rangkaian demonstrasi di Jakarta Pusat pada hari itu. Aparat kepolisian menempatkan personel di titik-titik strategis untuk menjaga ketertiban, sekaligus memastikan lalu lintas tetap lancar meski kawasan tersebut merupakan jalur perkantoran yang padat aktivitas.
Sementara itu, demonstrasi ketiga di lakukan oleh Komite Eksekutif Partai Buruh. Massa berkumpul di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Aksi ini menarik perhatian karena lokasinya berada di kawasan perkantoran dan jalur lalu lintas padat.
Petugas kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas situasional untuk mengurangi dampak kemacetan. Sejumlah ruas jalan di alihkan sementara, dengan tetap memberikan akses bagi kendaraan darurat dan masyarakat sekitar.
Dalam aksinya, massa Partai Buruh menyampaikan tuntutan melalui orasi dan poster. Aparat kepolisian tampak aktif melakukan pendekatan dialogis dengan koordinator lapangan guna memastikan aksi berjalan sesuai kesepakatan.
Hingga siang hari, situasi di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terpantau aman dan terkendali. Tidak terlihat adanya pembakaran ban, perusakan fasilitas umum, maupun bentrokan antara massa dan aparat.
Polisi Imbau Aksi Damai dan Hormati Kepentingan Publik
Polisi Imbau Aksi Damai dan Hormati Kepentingan Publik menekankan pentingnya penyampaian aspirasi secara tertib dan bertanggung jawab. Aparat kepolisian meminta peserta demonstrasi untuk menghindari provokasi, tidak merusak fasilitas umum, dan menghormati hak masyarakat lain yang tetap beraktivitas di sekitar lokasi unjuk rasa.
Menutup rangkaian pengamanan, Polres Metro Jakarta Pusat kembali mengingatkan seluruh peserta aksi untuk menjaga ketertiban. Kepolisian meminta agar penyampaian pendapat dilakukan secara damai serta menghormati hak masyarakat lain.
“Sampaikan aspirasi dengan tertib, tidak anarkis, tidak merusak fasilitas umum, dan tidak melawan petugas. Hormati masyarakat lain yang sedang beraktivitas,” tegas Erlyn dalam keterangannya.
Pengamanan terhadap tiga demonstrasi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan ibu kota. Kepolisian memastikan evaluasi akan terus di lakukan untuk meningkatkan kualitas pengamanan aksi unjuk rasa ke depan, tanpa mengurangi hak konstitusional warga negara.
Secara umum, rangkaian demonstrasi di Jakarta Pusat pada hari itu berlangsung kondusif. Aktivitas masyarakat tetap berjalan, sementara aspirasi publik tersalurkan dalam koridor hukum yang berlaku.
Seluruh pihak yang terlibat, mulai dari aparat keamanan hingga peserta aksi, menunjukkan kerja sama yang baik sehingga situasi tetap terkendali sepanjang hari. Pendekatan humanis aparat, ditambah kesadaran peserta untuk menyampaikan aspirasi secara tertib, berhasil menjaga kenyamanan masyarakat dan kelancaran aktivitas publik di tengah demonstrasi yang berlangsung. Semua upaya tersebut memastikan keamanan, ketertiban, dan hak konstitusional warga tetap terjaga di Jakarta Pusat.
